Pesta Babi

Di ujung timur Indonesia, di balik hamparan hutan basah Papua Selatan dan aliran sungai yang menjadi nadi kehidupan suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu, ada sebuah peristiwa sunyi yang kini mulai terdengar. Bukan suara gergaji mesin, melainkan deru Proyek Strategis Nasional (PSN) proyek sawit serta bioetanol. Bukan juga ratapan tanah longsor, melainkan bisik dokumenter yang coba merekam fakta.

Namun alih-alih didengar, bisik itu justru dibungkam.

Film itu bernama Pesta Babi. Sebuah karya dokumenter dari Dandhy Laksono dan tim. Lahir dari kegelisahan anak bangsa yang ingin menjaga Paru-Paru Papua tetap utuh. Bukan film provokasi, melainkan catatan jurnalistik tentang proyek pemerintah di tengah ekosistem yang rapuh.

Film ini sudah bisa diakses publik. Bisa ditonton, dicermati, dan didiskusikan secara sehat. Seharusnya, itu adalah lahan subur bagi demokrasi dan kesadaran lingkungan.

Tapi miris. Sungguh miris.

Alih-alih mendukung, justru ada oknum pemerintah yang melarang pemutaran film ini. Bukan di ruang tertutup rapat kabinet, melainkan di ruang publik. Bahkan di kampus tempat gagasan seharusnya mengudara bebas.

Tindakan itu seolah berbisik: "Kami tidak ingin rakyat tahu."

Bukannya mengusut fakta, yang diusut justru filmnya. Bukannya meluruskan data, yang diluruskan adalah tirai larangan.

Bayangkan. Seorang anak muda Papua, yang selama ini merasa suaranya tak pernah sampai ke Jakarta, tiba-tiba melihat ada sineas yang mau merekam kenyataannya. Tapi sebelum film itu selesai diputar, layar ditutup paksa. Proyektor dimatikan. Dan mahasiswa yang ingin belajar tentang lingkungan di tanahnya sendiri, dihambat oleh aparat kampus atas instruksi yang tak jelas ujung pangkalnya.

Ini bukan soal pro atau kontra proyek pemerintah. Ini soal hak publik untuk tahu. Ini soal integritas tata kelola lingkungan yang terbuka. Dan ini soal: apakah negara hadir untuk melindungi warga dan ekosistemnya, atau justru melindungi kekuasaan dari fakta?

Harusnya pemerintah mendukung. Harusnya film seperti Pesta Babi menjadi cermin, bukan musuh. Karena jika kita terus membungkam rekam jejak lingkungan, maka yang mati bukan hanya pepohonan di Papua, melainkan masa depan Indonesia itu sendiri.

Jangan biarkan gaya bicara penguasa menggantikan gaya bicara fakta.

Biarkan Pesta Babi diputar. Biarkan rakyat menonton. Biarkan nurani bangsa yang bekerja—bukan ketakutan.

Comments

Popular posts from this blog

Pak Rektor

Kecewa Boleh, Lelah Mencintai Indonesia Jangan

Zakat, Wakaf, dan Pajak: Instrumen Sosial dengan Tujuan dan Hakikat yang Berbeda