MBG ( Mas Bahlil Ganteng )

Dulu, siapa yang menguasai media, dialah penguasa. Di era Orde Baru, pemilik stasiun TV, koran, dan radio mengatur narasi publik secara terpusat. Isu kekerasan seksual, skandal elite, atau kebijakan kontroversial bisa dengan mudah dikubur karena tidak ada saluran alternatif yang berani memuatnya. Rakyat hanya tahu apa yang ditayangkan. Namun sekarang, lanskap kekuasaan telah berubah drastis. Platform digital seperti TikTok, YouTube, Instagram, X, dan Facebook telah menggantikan posisi media tradisional sebagai pembentuk opini utama. Bukan lagi pemilik stasiun TV yang menentukan narasi, melainkan algoritma rekomendasi. Algoritmalah yang memutuskan konten apa yang dilihat miliaran orang, berapa lama mereka bertahan, dan apa yang akhirnya mereka percayai sebagai kebenaran. Penguasa algoritma bukan lagi sekadar pemilik media, tetapi teknisionais platform, data scientist, dan pemodal venture capital yang mengendalikan infrastruktur digital dari balik layar. Di Indonesia, perusahaan seperti Meta, Google, TikTok, serta konglomerat digital lokal memiliki pengaruh luar biasa, melampaui kekuasaan menteri atau bahkan presiden dalam hal membentuk opini publik sehari hari. Namun ada paradoks besar: algoritma tidak berorientasi pada kebenaran, keadilan, atau urgensi isu. Algoritma berorientasi pada engagement, yakni lama menonton, like, share, dan komentar. Dan engagement tertinggi jarang jatuh pada berita serius. Yang paling disukai algoritma adalah hiburan, gimmick, humor visual, konten ringan yang mudah dikonsumsi dan ditiru, serta yang paling penting, tidak kontroversial. Inilah celah yang kemudian dimanfaatkan, secara sadar atau tidak, untuk menenggelamkan isu isu politik dan ekonomi yang seharusnya menjadi perhatian utama publik.

Bayangkan jika publik sedang dihadapkan pada sederet persoalan politik yang serius. Misalnya, kontroversi kebijakan hilirisasi yang merugikan industri kecil, atau polemik revisi undang undang yang mengancam demokrasi, atau bahkan isu dinasti politik yang kembali menguat menjelang pilkada serentak. Di sisi ekonomi, rakyat sedang dibebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang tak terkendali, pelemahan rupiah yang menggerus daya beli, serta ancaman Pemutusan Hubungan Kerja massal di sektor manufaktur dan tekstil. Belum lagi skandal korupsi di sektor sumber daya alam yang merugikan negara triliunan rupiah, atau kebijakan pajak yang membebani kelas menengah. Semua isu ini seharusnya menjadi perdebatan panas di ruang publik. Tetapi apakah isu isu itu pernah mencapai puncak trending dalam waktu lama? Tidak. Mengapa? Karena algoritma tidak pernah memprioritaskan konten yang membuat orang marah, cemas, atau putus asa dalam durasi panjang. Isu politik dan ekonomi yang berat justru membuat publik lelah dan ingin scrolling cepat untuk mencari hiburan. Dan di situlah gimmick seperti MBG alias Makan Bergizi Gratis dan Mas Bahlil Ganteng masuk sebagai penyelamat, setidaknya bagi mereka yang ingin mengalihkan perhatian.

Pada 30 Mei 2026, detikNews melaporkan bahwa pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, berinisial RS yang berusia 50 tahun, ditangkap karena diduga menyodomi 10 orang santri. Kasus kekerasan seksual massal di lembaga pendidikan agama seharusnya mengguncang publik. Sosiolog Universitas Gadjah Mada, dalam rilis di laman ugm.ac.id pada 19 Mei 2026, mendorong penguatan sistem pelaporan dan pengawasan di pesantren. Mubadalah.id pada 31 Mei 2026 menerbitkan artikel tentang menjaga marwah pesantren bukan dengan menutupi kasus kekerasan seksual, serta melaporkan bahwa pegiat Nawaning Nusantara sudah melakukan 94 kali pelatihan ke 9.000 santri. Namun semua ini tenggelam. Bukan hanya kalah oleh MBG dan Mas Bahlil Ganteng, tetapi memang sengaja ditenggelamkan karena isu kekerasan seksual di pesantren bisa berdampak politik, memicu pertanyaan tentang pengawasan pemerintah terhadap lembaga agama, kinerja Kementerian Agama, dan komitmen negara terhadap perlindungan anak. Isu semacam ini berbahaya bagi stabilitas citra pemerintah, apalagi jika dikaitkan dengan janji kampanye tentang perlindungan anak dan peningkatan kualitas pendidikan agama.

Maka lahirlah strategi pengalihan yang sempurna di era algoritma. Tidak perlu melarang jurnalis, tidak perlu membredel media sosial, tidak perlu mengerahkan aparat. Cukup dengan membiarkan atau bahkan mendorong gimmick viral seperti MBG dan Mas Bahlil Ganteng. Program Makan Bergizi Gratis, meskipun terdengar pro rakyat, jika dikemas secara berlebihan dalam bentuk video anak anak tersenyum dan pejabat tampan yang diedit edit, berubah dari kebijakan publik menjadi tontonan hiburan. Setiap kali isu politik yang panas mulai mencuat, misalnya kegagalan pemerintah mengendalikan inflasi atau skandal korupsi di kementerian, maka secara ajaib linimasa sosial media kembali dipenuhi oleh konten Mas Bahlil yang diganteng gantengkan. Algoritma bekerja persis seperti yang diharapkan, mengubur isu serius di bawah gunungan tawa. Publik yang lelah setelah seharian bekerja, yang otaknya sudah terlatih untuk scroll cepat, dengan sukarela memilih menonton Mas Bahlil editan ganteng daripada membaca laporan inflasi atau kasus sodomi. Mereka bahkan tidak sadar sedang dialihkan. Mereka mengira sedang bersenang senang. Padahal di balik layar, isu isu politik dan ekonomi yang seharusnya menjadi bahan kontrol publik terhadap pemerintah lenyap tanpa jejak. Tidak ada demonstrasi besar, tidak ada tuntutan turun ke jalan, tidak ada gerakan protes yang terorganisir. Semua terkubur oleh tawa lima belas detik. Maka tepatlah pepatah baru: siapa yang menguasai algoritma, dialah penguasa. Dan di Indonesia hari ini, algoritma sedang bekerja untuk pemerintah, menenggelamkan setiap isu politik dan ekonomi yang mengancam, dengan senjata paling ampuh bernama gimmick viral.